Pada dasarnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama’ (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama’ (IPPNU) didirikan sebagai organisasi pelajar dan santri. Pada awalnya, berdiri pada tahun 1954 dan 1955, ia didirikan dalam rangka menyatukan gerakan langkah dan dinamisasi kaum terpelajar di kalangan Nahdliyin.
Menurut sejarawan dalam memahami peristiwa sejarah (Histirical Moment) ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu masa kini dan masa yang akan datang. Ketikan Konggres LP Ma’arif di Semarang tanggal 20 jumadi Akhir 1337 atau tanggal 24 Februari 1954 M. tholhah Mansyur mengusulkan dibentuknya ikatan bagi pelajar NU, yang mana anggotanya adalah putra NU dan usulan tersebut diterima oleh forum, detik itu pula resmi IPNU dilahirkan dikota Semarang.
Seorang Mahasiswa UGM, Umroh Mahfodhoh mengadakan musyawarah di pondok pesantren Muallimat Solo untuk mengusahakan adanya pembentukan wadah bagi putra-putri NU.
Pada saat diadakan koggres IPNU I di Malang Jawa Timur pada tanggal 28 Februari-5 Maret 1955 yang dipimpin oleh Presiden Ir Soekarno disusulkan dibentuknya wadah putra putri Nahdlatul Ulama’, teryata usulan tersebut diterima oleh forum, maka pada tanggal 8 Rajab 1374 atau 2 maret 1955 IPPNU resmi didirikan dengan kepanjangan Ikatan Putri Putri Nahdlatul Ulama’.
Dalam perjalanan IPNU-IPPNU mengalami tiga fase perubahan, yang pertaman IPNU lahir berbasis pelajar dan santri, kedua IPNU-IPPNU berbasis umum, ketiga IPNU-IPPNU kembali kehabitatnya lagi. Ketika fase kedua IPNU-IPPNU satu persoalan yang cukup besar dimana IPNU-IPPNU hampie kehilangan jati dirinya sebagai kader, dengan adanya tekanan yang dilakukan oleh rezim orde baru dengan strategi penerapan UU nomor 8 tahun 1985, yaitu tentang idiologi ormas yang menjadikan pancasila sebagai satu-satunya asas, serta dipolitisasi (penghapusan) dengan mewadahi semua OKP dalam KNPI.
Selain itu, dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri yang salah satu poinnya berisi pelarangan organisasi kesiswaan selain OSIS dan Pramuka.
Dengan demikian akhirnya IPNU-IPPNU berbenah diri dan mengubah orientasi dalam garis perjuangan IPNU-IPPNU pasca berlakunnya Undang-Undang tersebut.
Obyektifitas diatas akhirnya teraktualisasi dalam keputusan konggres IPNU-IPPNU ke X tahun 1998 di Jombang Jawa Timur. Huruf ‘P’, semula pelajar berubah menjadi ‘Putra’ (IPNU), Putra Putri (IPPNU) hal ini menjadikan segmentasi IPNU-IPPNU lebih luas.
Format baru pasca konggres X Jombang, IPNU-IPPNU mengalami masa konsolidasi ulang dalam bingkai pergulatan organisasi dan orientasi social, disadari maupun tidak perlauan orientasi ternyata berdampak kurang baik terhadap kinerja dan aktifitas IPNU-IPPNU secara institusional maupun secara operasional.
Secara konstitusional diartikan bahwa IPNU dapat dipandang sebagai organisasi kepemudaan di lingkungan NU. Secara operasional dilapangan menyebabkan tarik menarik dalam perebutan segmen anggota, bidang garap dan wacana. Karena dipandang tidak efektif, pada konggres IPNU 2000 di Makasar Sulawesi Selatan mengelaurkan deklarasi Makasar lewat rekomendasi komisi A (organisasi) mencetuskan keputusan
· Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal
· Menumbuhkembangkan IPNU pada basis perjuangan yaitu sekolah dan pondok pesantren
· Mengembangkan Corp Brigade Pembangunan sebagai kelompok kedisiplinan, kepanduan dan pencinta alam.
Fase ketiga merupakan implementasi dari isi deklarasi makasar tahun 2000, tepatnya pada Konggres XIV di Sukolilo Surabaya pada tanggal 18-21 Juni 2003 IPNU-IPPNU kembali kebasis pelajar.
